20.1.2 Hukum kelalaian di Singapura sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Inggris, meskipun ada beberapa hal dimana pengadilan Singapura memilih untuk menyimpang dari prinsip-prinsip yang digunakan oleh pengadilan Inggris. Walaupun hukum yang dirujuk dalam makalah ini, bilamana memungkinkan, merupakan hukum yang diterapkan oleh pengadilan Singapura (dan terkadang oleh pengadilan Malaysia), akan ada juga yang merujuk pada yurisprudensi dari yurisdiksi-yurisdiksi lainnya – terutama Inggris dan Australia – yang mana telah mempengaruhi atau masih tetap mempengaruhi perkembangan hukum kelalaian di Singapura.

20.2.3 Dalam perkara Donoghue, Hakim Atkin mengemukakan landasar duty of care. Berdasarkan ‘prinsip bertetangga’/’neighbour principle’-nya, seorang tergugat harus menghindari tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang dapat diduga sebelumnya akan mengganggu orang-orang yang sedemikian dekat dan langsung terpengaruh oleh tindakan atau tidak dilakukannya tindakan olehnya yang seharusnya mereka ia pikirkan akan terkena dampaknya. Neighbour principle tetap menjadi tulang punggung dari duty, tetapi di tahun-tahun berikutnya pengadilan telah mengembangkan beberapa pengujian yang lebih kompleks sifatnya. Pengujian-pengujian ini, meskipun dikembangkan dalam lingkup unsur utama dapat diduga sebelumnya, berupaya untuk mencerminkan secara lebih akurat beberapa faktor lainnya yang ada dalam membuktikan adanya duty.

20.2.4 Dalam perkara Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728 (Anns), Hakim Wilberforce menyimpulkan bahwa duty secara efektif terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, yang berasal dari neighbour principle, adalah hubungan kedekatan atau tetangga berdasarkan gangguan yang dapat diduga sebelumnya. Tahap kedua adalah pertimbangan faktor-faktor kebijakan yang mungkin bersifat negatif, mengurangi atau membatasi lingkup duty, atau kelas orang-orang kepada siapa duty itu terhutang, atau ganti rugi yang mungkin timbul.

20.2.5 Pengujian dua tahap ini mengarah pada keputusan yang melebar. Hal ini sebagian karena pandangan mengenai duty didasarkan pada unsur ‘dapat diduga sebelumnya’; tanpa mempertimbangkan preseden-preseden secara terbuka yang mana cocok untuk mengembangkan dan bukan untuk membatasi, hukum. Akan tetapi, hal ini juga disebabkan karena banyak hakim yang merasa tidak nyaman melakukan artikulasi terbuka atas kebijakan, sehingga akibatnya pengujian tahap kedua ini menjadi kurang digunakan.

20.2.6 Khawatir bahwa pengujian Anns dapat mengarah pada pengembangan eksponensial dari duty of care, pengadilan akhirnya lebih memilih jenis pengujian lainnya. Pengujian ini, yang mana pertama kali dikembangkan oleh Deane J. pada Pengadilan Tinggi Australia, awalnya terdiri dari unsur dapat diduga sebelumnya dan kedekatan hubungan. Untuk unsur-unsur ini, persyaratan bahwa harus adil, layak dan wajar dalam situasi yang bersangkutan untuk mengenakan duty of care dimasukkan dalam perkara Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605 (Caparo; lihat Bagian 20.3.9 di bawah ini). Diperkenalkannya pengujian tiga bagian ini merupakan cerminan pendekatan yang lebih konservatif berkenaan dengan konsep duty, yang mana terjadi bersamaan dengan kembalinya perkembangan konsep secara bertahap, yang dipimpin oleh Pengadilan Tinggi Australia (lihat misalnya, perkara Sutherland Shire Council v Heyman (1985) 60 ALR 1).

20.2.7 Pengujian tiga bagian tetap menjadi - setidaknya secara teori - pengujian yang berlaku di Inggris, akan tetapi pengujian ini sekarang telah diabaikan di Australia (lihat perkara Sullivan v Moody [2001] HCA 59; (2001) 207 CLR 562). Hal ini banyak disebabkan oleh persyaratan unsur kedekatan hubungan yang tidak memuaskan. Meskipun telah diperkenalkan sebagai alat untuk menyaring gugatan-gugatan yang tidak memiliki kedekatan hubungan yang dipersyaratkan, unsur kedekatan hubungan selalu saja dikenal sebagai konsep yang rancu dan perannya menjadi tidak penting oleh karena bersifat kabur dan tidak dapat dijelaskan.

20.2.9 Dalam perkara kerugian ekonomi murni yaitu RSP Architects v Ocean Front Pte Ltd [1996] 1 SLR 113 (Ocean Front; lihat Bagian 20.3.12 di bawah ini), Pengadilan Banding, meskipun tidak secara tegas mendukung pandangan Hakim Wilberforce yang luas, telah menggunakan proses dua tahap dalam menentukan adanya duty. Para Hakim juga menerapkan putusan perkara Junior Books v Veitchi Co Ltd [1983] 1 AC 520 (Junior Books), suatu putusan House of Lords yang jarang diikuti, dimana pengujian dua tahap Anns telah digunakan untuk perolehan ganti rugi tort atas kerugian ekonomi murni yang timbul dari barang yang cacat dalam situasi yang mendekati hubungan kontraktual. Akan tetapi, Pengadilan dalam perkara Ocean Front akhirnya mendasarkan putusannya pada unsur kedekatan hubungan, dan mengindikasikan bahwa tidak ada satupun aturan atau serangkaian aturan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah duty of care harus dinyatakan ada dalam situasi tertentu.

20.2.10 Dalam perkara PT Bumi Tankers v Man B&W Diesel SE Asia Ltd [2003] 3 SLR 239, Judith Prakash J di Pengadilan Tinggi juga menyetujui pendekatan dua tahap untuk mempertimbangkan kerugian ekonomi – suatu pendekatan yang tampaknya diakui terlepas dari dibatalkannya putusannya di Pengadilan Banding sehubungan dengan persoalan apakah duty dinyatakan ada berdasarkan fakta-fakta: perkara Man B&W Diesel S E Asia Pte Ltd & anor v PT Bumi International Tankers & anor [2004] 2 SLR 300 (PT Bumi; lihat Bagian 20.3.13 di bawah ini). Dalam membuat putusannya, dalam perkara PT Bumi, Pengadilan Banding mengakui bahwa pengujian Anns memenuhi syarat dan bahwa perkara Junior Books merupakan subyek kontroversi yang berkepanjangan.

20.2.11 Tidak lama setelah itu, dalam perkara The Owners of the Sunrise Crane v Cipta Marine Pte Ltd [2004] 4 SLR 715, mayoritas Hakim Pengadilan Banding memutuskan bahwa pendekatan dua tahap terhadap duty, yang telah dimenangkan dalam perkara Ocean Front dan dikembangkan dalam perkara PT Bumi, hanya digunakan untuk kasus-kasus kerugian ekonomi murni dan, untuk situasi-situasi lainnya, dimana kerugian fisik terlibat, pengujian tiga bagian Caparo tetap digunakan (lihat misalnya, putusan Pengadilan Banding dalam perkara TV Media Pte Ltd v Andrea De Cruz [2004] 3 SLR 543 (Andrea De Cruz; lihat Bagian 20.3.18 dan 20.5.13 di bawah ini), dimana keberadaan duty didasarkan pada persyaratan dapat diduga sebelumnya, kedekatan hubungan dan kewajaran).

20.2.12 Selanjutnya, dalam perkara kerugian ekonomi murni lainnya, yaitu Sunny Metal & Engineering Pte Ltd v Ng Khim Ming Eric [2007] 1 SLR 853 (HC) and [2007] SGCA 36 (Sunny Metal; lihat Bagian 20.3.13, 20.5.1 dan 20.5.2 di bawah ini), Phang J (pada saat itu) mengupayakan di Pengadilan Tinggi untuk merekonsiliasi pengujian Anns dan Caparo melalui proses dua tahap berdasarkan faktor-faktor kedekatan hubungan dan kebijakan. Pengadilan Banding dalam perkara tersebut tidak menjawab persoalan mengenai pengujian mana yang sesuai untuk membuktikan adanya duty of care.

20.2.13 Persoalan pengujian yang akan digunakan untuk menentukan duty of care di Singapura akhirnya terjawab dalam perkara Spandeck Engineering (S) Pte Ltd v Pembelaan Science & Technology Agency [2007] SGCA 37 (Spandeck Engineering; lihat Bagian 20.3.13 di bawah ini), dimana Pengadilan Banding (Chan Sek Keong CJ, Phang JA and VK Rajah JA) memutuskan bahwa jenis pengujian dua tahap yang diusulkan Phang J dalam perkara Sunny Metal – yang terdiri dari pertimbangan kedekatan hubungan dan juga kebijakan – harus digunakan untuk menentukan keberadaan duty of care dalam segala situasi, terlepas apakah kerugian yang digugat bersifat fisik ataupun murni ekonomi (meskipun pendekatan yang lebih ketat lebih diinginkan dalam kasus-kasus kerugian ekonomi murni). Pengadilan Banding memutuskan bahwa pengujian haruslah diterapkan secara bertahap dengan mengacu pada fakta-fakta perkara yang telah diputuskan, dimana jika tidak ada perkara-perkara tersebut tidak berarti secara mutlak akan menghalangi proses pembuktian keberadaan duty of care. Diputuskan pula bahwa meskipun batasan dapat diduga sebelumnya tetap ada, hal ini tidak berarti bahwa batasan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari pengujian hukum untuk membuktikan keberadaan duty.

20.3.1 Duty of care biasanya dinyatakan ada dalam kasus-kasus sederhana yang melibatkan kerugian fisik pada orang atau aset: lihat misalnya, perkara Tesa Tape Asia Pacific Pte Ltd v Wing Seng Logistics Pte Ltd [2006] 3 SLR 116 (Tesa Tape; lihat Bagian 20.4.2 di bawah ini). Akan tetapi, dalam kasus-kasus khusus dimana pengenaan duty tampaknya tidak adil, layak dan wajar, pengadilan dapat menyatakan bahwa tidak ada duty of care meskipun telah timbul kerugian fisik: perkara Marc Rich & Co v Bishop Rock Marine Co Ltd [1996] 1 AC 211).

- apabila melibatkan persoalan moral (misalnya, biaya membesarkan seorang anak yang sehat setelah gagalnya upaya sterilisasi yang dilakukan dalam perkara McFarlane v Tayside Health Board [2000] 2 AC 59, atau anak yang cacat yang menggugat bahwa ibunya seharusnya diberitahu untuk mengaborsinya dalam Re JU [2005] 4 SLR 96 (lihat Bagian 20.4.10 di bawah ini) dan perkara Harriton v Stephens (2006) 226 ALR 391);

20.3.4 Secara historis, pengadilan enggan mengabulkan penggantian uang atas penderitaan batin yang terjadi akibat kelalaian (biasa disebut sebagai ‘nervous shock’). Keengganan ini berakar dari ketidakpahaman sepenuhnya mengenai sakit jiwa, dan adanya kekhawatiran bahwa dengan mengabulkan penggantian uang atas penderitaan batin, sebagai lawan dari fisik, dapat menimbulkan gugatan yang bersifat penipuan dan mengarah pada kemungkinan berlimpahnya proses litigasi.

20.3.5 Kasus-kasus pertama dimana gugatan akibat nervous shock dikabulkan melibatkan korban-korban primer (misalnya, mereka yang takut akan keselamatannya sendiri: perkara Dulieu v White [1901] 2 KB 669). Berdasarkan hukum Inggris saat ini, seorang korban primer yang mengalami penderitaan batin berdasarkan diagnosa medis sebagai akibat kelalaian yang dilakukan tergugat tidak perlu membuktikan bahwa kerugian itu sewajarnya dapat diduga sebelumnya, sepanjang beberapa kerugian fisik dapat diduga sebelumnya: perkara Page v Smith [1995] 2 All ER 736. (Lihat Bagian 20.6.5 di bawah ini).

20.3.6 Gugatan-gugatan juga dapat berhasil dikabulkan apabila diajukan oleh korban sekunder (misalnya, mereka yang menyaksikan peristiwa yang menyebabkan kerugian tanpa berada dalam situasi yang membahayakan fisiknya), tetapi gugatan tersebut berhasil dalam situasi-situasi yang lebih terbatas. Berdasarkan putusan perkara Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310, House of Lords hanya mengijinkan pengajuan gugatan korban sekunder oleh orang-orang yang berada dalam hubungan suami istri atau orang tua/anak dengan korban yang mengalami penderitaan fisik yang dapat membuktikan bahwa mereka menderita sudden shock karena menyaksikan peristiwa yang menyebabkan kerugian atau peristiwa setelah terjadinya musibah menurut perasaannya sendiri tanpa dibantu apapun. Akan tetapi, persyaratan kedekatan fisik ini tidak terlalu ketat diterapkan dalam yurisdiksi-yurisdiksi lainnya - seperti Singapura, dimana dalam kasus kelalaian medis Pang Koi Fa v Lim Djoe Phing [1993] 3 SLR 317 suatu gugatan atas penderitaan batin berhasil dikabulkan tanpa bukti bahwa penggugat menyaksikan peristiwa yang datang tiba-tiba dan menyebabkan shock, dan Australia, dimana dalam perkara Gifford v Strang Patrick Stevedoring Pty Ltd [2003] HCA 33 Pengadilan Tinggi menolak persyaratan kedekatan fisik, persepsi langsung dan unsur tiba-tiba. Dalam putusan baru-baru ini oleh pengadilan Inggris, seperti perkara Galli-Atkinson v Seghal [2003] EWCA Civ 697, tampaknya bahwa dalam yurisdiksi ini pun, persyaratan kedekatan fisik telah dilonggarkan. Selain itu, keharusan adanya suatu hubungan suami istri atau orang tua/anak juga telah diperlonggar di beberapa tempat (misalnya, beberapa negara bagian Australia). Akan tetapi, dalam semua yurisdiksi, penderitaan yang dialami harus merupakan penyakit jiwa yang didiagnosa secara medis, dan keluhan yang bersifat terus menerus tidak akan menimbulkan suatu gugatan.

20.3.9 Dalam perkara Hedley Byrne & Co v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 (Hedley Byrne), House of Lords pertama-tama mengakui kemungkinan penggantian uang atas kerugian ekonomi murni yang disebabkan oleh pernyataan yang dibuat secara lalai. Sejak itu, prinsip perkara Hedley Byrne, yang didasarkan pada kepercayaan sewajarnya yang diberikan oleh penggugat dalam situasi dimana tergugat secara sukarela mengambil tanggung jawab atas pernyataan yang dibuatnya, diterapkan dalam berbagai kasus di semua yurisdiksi utama. Putusan yang dibuat oleh House of Lords dalam perkara Caparo (lihat Bagian 20.2.6 di atas), yang meletakkan prinsip pada situasi dimana si pembuat pernyataan membuat pernyataan kepada penerima yang dikenalnya untuk suatu tujuan tertentu dimana si pembuat pernyataan mengetahuinya, selama beberapa tahun mengarah pada pendekatan yang lebih berhati-hati dalam mengenakan tanggung jawab atas pembuatan pernyataan yang salah karena kelalaian, terutama berkenaan dengan tanggung jawab auditor pada saat menyusun laporan perusahaan: lihat misalnya, perkara Ikumene Singapura Pte Ltd & Anor v Leong Chee Leng [1992] 2 SLR 890 dan perkara Standard Chartered Bank & Anor v Coopers & Lybrand [1993] 3 SLR 712. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, pengadilan telah menunjukkan keinginan kembali untuk memperbolehkan pengajuan gugatan atas pernyataan yang salah karena kelalaian: lihat misalnya, perkara Law Society v KPMG Peat Marwick [2004] 4 All ER 540.

20.3.10 Penerapan prinsip Hedley Byrne juga telah diperluas dalam berbagai yurisdiksi guna mencakup tanggung jawab profesional (misalnya, kelalaian dalam menyusun surat wasiat atau dokumen lain oleh pengacara: perkara White v Jones [1995] 2 AC 207). Dalam situasi ini, duty of care dinyatakan ada meskipun kelalaian yang digugat tersebut berbentuk tindakan bukan berupa pernyataan, dan meskipun tidak ada unsur kepercayaan yang aktif dari penggugat (lihat juga Bagian 20.4.6 di bawah ini).

20.3.11 Pandangan mengenai tindakan kelalaian yang mengakibatkan kerugian ekonomi murni berbeda antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Di Singapura, Australia dan yurisdiksi-yurisdiksi lainnya, dalam situasi tertentu, dimungkinkan untuk mengajukan gugatan atas kerugian ekonomi murni yang diderita akibat tindakan kelalaian. Akan tetapi, hukum Inggris tetap menggunakan pendekatan yang sangat ketat terhadap gugatan tersebut.

20.3.12 Di Singapura, Pengadilan Banding telah mengenakan duty of care atas kerugian ekonomi murni dalam gugatan-gugatan yang diajukan manajemen perusahaan atas kelalaian rancangan dan konstruksi yang cacat dalam pembangunan kondominium di Ocean Front (lihat Bagian 20.2.9 di atas) dan perkara RSP Architects v MCST Plan No 1075 (Eastern Lagoon) [1999] 2 SLR 449. Posisi Singapura serupa dengan posisi yang diambil dalam perkara Bryan v Maloney (1995) 182 CLR 609, dimana Pengadilan Tinggi Australia, di dalam putusannya yang kebanyakan didasarkan pada kerentanan kondisi ekonomi dari individu ketika membeli rumah mereka, mengenakan duty of care pada pihak pembangun rumah terhadap pembeli selanjutnya. Di lain pihak, House of Lords secara mutlak menolak kemungkinan penggantian uang atas kerugian dalam perkara Murphy v Brentwood District Council [1991] AC 398 (yang mengesampingkan perkara Anns mengenai butir kerugian ekonomi), dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memperlonggar sikapnya.

20.3.13 Dalam perkara PT Bumi (lihat Bagian 20.2.10 di atas), Pengadilan Banding Singapura menyatakan perlu untuk sangat berhati-hati dalam memperbolehkan gugatan yang di luar lingkup tindakan manajemen perusahaan berkenaan dengan perumahan, terutama dalam situasi yang bersifat sangat kontraktual. Putusan dalam kasus tersebut (yang merupakan gugatan yang tidak berhasil sehubungan dengan kerugian ekonomi murni akibat barang yang catat) menyimpulkan bahwa apabila penggugat telah membatasi ganti ruginya berdasarkan kontrak kepada pihak tertentu, maka pengadilan kemungkinan tidak akan mengenakan duty of care atas kelalaian pada pihak lain itu, dimana ia tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan penggugat. Dalam perkara United Project Consultants Pte Ltd v Leong Kwok Onn [2005] 4 SLR 214, Pengadilan Banding menegaskan bahwa dalam menentukan apakah harus mengenakan duty of care atas kerugian ekonomi murni, pengadilan akan menggunakan pendekatan yang lebih ketat daripada yang diterapkan dalam kasus-kasus kerugian fisik, dan sikap berhati-hati yang serupa juga diterapkan oleh Pengadilan Banding dalam perkara Sunny Metal (lihat Bagians 20.2.12 di atas and 20.5.1 and 20.5.2 di bawah ini), suatu kasus matriks kontraktual yang menimbulkan masalah tort maupun perjanjian. Baru-baru ini, dalam perkara Spandeck Engineering (lihat Bagian 20.2.13 di atas), Pengadilan Banding, meskipun berpandangan bahwa pengujian dua tahap tentang kedekatan hubungan dan kebijakan yang sama harus digunakan dalam semua kategori gugatan, mengakui bahwa pendekatan yang lebih ketat mungkin cocok diterapkan dalam kasus-kasus kerugian ekonomi, dan memutuskan bahwa gugatan dalam kasus tersebut (yang sekali lagi melibatkan matriks kontraktual) harus ditolak.

20.3.14 Apabila penggugat menderita kerugian ekonomi murni akibat kerusakan yang bukan pada asetnya, tetapi kerusakan pada aset milik orang lain, ia dapat mengajukan gugatan di Australia, sekali lagi berdasarkan kerentanan kondisi ekonomi tertentu yang dihadapi oleh penggugat akibat kelalaian tergugat: perkara Perre & ors v Apand Pty Ltd (1999) 198 CLR 180. Akan tetapi, hukum Inggris tidak memperbolehkan gugatan seperti ini dalam segala situasi: perkara Candlewood Navigation v Mitsui OSK Lines [1986] AC 1.

20.3.15 Secara umum, tidak ada duty yang dikenakan berkenaan dengan tidak dilakukannya tindakan secara murni – yaitu, situasi dimana tergugat yang tidak membahayakan penggugat sekedar tidak mencegahnya dari gangguan. Ada beberapa alasan sehubungan dengan hal ini. Satu, banyak tergugat yang berada dalam situasi tidak melakukan tindakan. Alasan lainnya adalah masyarakat berfokus pada tujuan yang lebih sederhana yaitu tidak mendukung perbuatan melawan hukum dan bukan pada tujuan yang lebih ambisius yaitu mendorong untuk berbuat baik. Untuk ini dan alasan lainnya, biasanya tidak ada duty yang dikenakan – bahkan ketika tindakan dapat dilakukan tanpa resiko pribadi.

20.3.17 Instansi berwenang memiliki duty of care terhadap publik atas kegagalannya dalam menggunakan kekuasaan menurut undang-undang – atau atas penggunaan kekuasaan tersebut secara buruk – hanya dalam situasi-situasi tertentu. Hal ini karena instansi berwenang memiliki sumber terbatas dan ketika mengalokasikan sumber-sumber tersebut tidak mungkin dapat bertindak dengan cara yang dapat memuaskan semua pihak yang terpengaruh oleh putusannya. Pengadilan, yang menghadapi apa yang berubah secara efektif dari tugas publik menjadi tugas privat, berupaya untuk tidak membatasi duty of care atas kelalaian melalui pembuatan berbagai pengujian. Pengujian-pengujian ini meliputi pengujian operasional/ kebijakan (perkara Anns, lihat Bagian 20.2.4 sampai dengan 20.2.5 di atas), pengujian ‘irasionalitas’ (perkara Stovin v Wise [1996] AC 293) dan, baru-baru ini, pengujian ‘dapat dibenarkan’ perkara Barrett v Enfield London Borough Council [1999] 3 WLR 628). Secara umum, yang dianggap lebih dapat dibenarkan adalah dilakukannya tindakan, bukan tidak dilakukannya tindakan, dan tidak mungkin bahwa tindakan yang berkenaan dengan kebijakan atau unsur menurut kebijakan atau penyeimbangan sumber atau fungsi yang bersaing akan dianggap menimbulkan duty of care.

20.3.18 Selama beberapa tahun, pengadilan-pengadilan Inggris sangat berhati-hati dalam menangani gugatan terhadap instansi berwenang: perkara X (Minors) v Bedfordshire County Council [1995] 2 AC 633. Akan tetapi, kasus-kasus belum lama ini menyiratkan sedikit kelonggaran berkenaan dengan hal ini: perkara Phelps v Hillingdon London Borough Council [2001] 2 AC 619. Di Singapura, pengamatan yang dilakukan oleh Pengadilan Banding dalam perkara Andrea De Cruz (lihat Bagian 20.2.10 di atas dan 20.5.13 di bawah ini) mengindikasikan kemungkinan badan pengatur akan diminta bertanggung jawab atas ‘pembubuhan cap’ secara lalai pada produk-produk komersial.

20.3.19 Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan duty yang dikenakan pada dinas darurat dalam pelaksanaan fungsi perundang-undangan mereka. Kebanyakan kasus ini berkaitan dengan polisi, yang dinyatakan tidak memiliki duty terhadap masyarakat luas, misalnya dalam melaksanakan penyelidikan: perkara Hill v Chief Constable of West Yorkshire Police [1989] AC 53. Akan tetapi, polisi memiliki duty ketika ia menanggung kewajiban, atau mempertinggi resiko terhadap, orang tertentu. Dinas pemadam kebakaran tidak memiliki duty terhadap anggota perorangan dari masyarakat walaupun mereka telah berjanji untuk menangani kebakaran, kecuali apabila mereka membuat masalah menjadi semakin buruk akibat campur tangan positif mereka: perkara Capital and Counties v Hampshire County Council [1997] QB 1004. Akan tetapi dinas pelayanan ambulan dianggap memiliki duty of care terhadap anggota perorangan dari masyarakat kepada siapa mereka telah berjanji untuk menolongnya: perkara Kent v London Ambulance Services [1999] Lloyd’s Rep Med 58.

20.4.4 Standar perhatian/standard of care biasanya tidak diturunkan karena tergugat tidak berpengalaman, sebab hal ini tidak adil bagi mereka yang mengalami penderitaan yang diakibatkannya: perkara Nettleship v Weston [1971] 2 QB 581. Untuk alasan yang sama, seorang amatir akan dinilai berdasarkan standar penerimaan yang obyektif sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya, bukan menurut tingkat pengalamannya.

20.4.5 Standar yang lebih rendah diterapkan bagi anak-anak: perkara Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304 dan, kemungkinan, dalam persaingan yang memanas dalam peristiwa olah raga: perkara Wooldridge v Sumner [1963] 2 QB 43 (lihat juga Bagian 20.7.8 di bawah ini). Standar yang lebih tinggi berlaku ketika tergugat mengetahui atau dapat menduga bahwa penggugat sangat rentan kondisinya: perkara Paris v Stepney Borough Council [1951] AC 367.

20.4.6 Duty yang diemban oleh tenaga profesional meliputi tindakan dan pernyataan dan saat ini tercakup dalam konsep ‘tanggung jawab profesional’ (lihat Bagian 20.3.10 di atas). Standard of care yang berlaku, sebagaimana dinyatakan oleh McNair J. dalam perkara Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582 (Bolam) pada 586, adalah “seorang ahli biasa yang melakukan dan bekerja dengan keahlian khusus tersebut.” Menurut pengujian Bolam, seorang tenaga profesional tidak akan berlaku lalai selama ia memenuhi standar kompeten eksponen umum dari profesi dia.

20.4.7 Dalam menjalankan usaha dan profesi, undang-undang memperbolehkan penetapan berbagai tingkatan kualifikasi, dan dengan demikian berbagai standar, sepanjang tingkat keahlian yang diharapkan dari profesi apapun dapat terlihat dari kualifikasi khusus dari yang bersangkutan (misalnya, bahwa ia adalah seorang dokter umum dan bukan seorang dokter spesialis). Akan tetapi, setiap tenaga profesional harus mencapai suatu tingkat kompetensi dasar yang dapat diterima: perkara Ang Tiong Seng v Goh Huan Chir [1970] 2 MLJ 271.

20.4.8 Ketika menilai apakah seorang tenaga profesional telah bertindak lalai atau tidak, pengadilan umumnya melakukan perbandingan dengan praktek yang lazim dilakukan dalam profesi yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila pengadilan menganggap bahwa suatu profesi merupakan suatu unjustifiably lax practice, maka pengadilan dapat menganggap standar biasa sebagai kelalaian: perkara Edward Wong Finance Co Ltd v Johnson, Stokes and Master [1984] AC 296.

20.4.9 Di dalam putusannya pada perkara Bolam (lihat Bagian 20.4.6 di atas) McNair J. menerapkan pengujian khusus untuk menentukan standard of care yang berlaku bagi profesi kedokteran. Berdasarkan pengujian ini, seorang dokter “tidak bersalah melakukan kelalaian jika ia bertindak sesuai dengan praktek yang diterima sebagai sesuatu yang sesuai menurut badan yang bertanggung jawab yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidang khusus tersebut.”

20.4.10 Pengujian Bolam membentuk dasar penilaian kelalaian medis di Singapura dan di Inggris (dimana pengujian ini telah diterapkan berkenaan dengan pengobatan, diagnosa dan pengungkapan resiko). Meskipun persoalan apakah seorang dokter bertindak lalai atau tidak ditentukan sepenuhnya oleh pengadilan (perkara Bolitho v City and Hackney Health Authority [1998] AC 232), unsur-unsur penting yang terdapat dalam opini pengadilan mengenai profesi dokter ketika memutuskan persoalan kelalaian cenderung lebih menyulitkan para penggugat untuk dapat berhasil dalam gugatan medisnya dibandingkan dengan gugatan terhadap profesi lainnya: perkara Dr Khoo James and anor v Gunapathy d/o Muniandy [2002] 2 SLR 414. Untuk penerapan perkara Gunapathy, lihat Re JU [2005] 4 SLR 96, suatu putusan yang juga menimbulkan persoalan berkenaan dengan bidang yang sulit dan cukup kontroversial mengenai kehidupan yang salah dan kelahiran yang salah (Lihat Bagian 20.3.2 di atas).

20.4.11 Dalam perkara Rogers v Whitaker (1992) 175 CLR 479, yang berkaitan dengan masalah tidak diungkapkannya resiko dalam pengobatan medis, pengadilan Australia menolak pengujian Bolan dan memilih pengujian yang berdasarkan pada kewajiban/duty mengungkapkan resiko yang menurut pasien pada umumnya dianggap penting. Akan tetapi di Australia, penolakan pengujian Bolam kebanyakan terbatas pada kasus-kasus yang terkait dengan tidak dilakukannya pengungkapan resiko medis. Beberapa negara bagian telah menggunakan bentuk pengujian Bolam yang telah dimodifikasi untuk mempertimbangkan kelalaian dalam pengobatan medis dan bentuk-bentuk lainnya dari kelalaian oleh tenaga profesional. Menariknya lagi, Pengadilan Federal Malaysia baru-baru ini memutuskan dalam perkara Foo Fia Na v Dr Soo Fook Mun [2007] 1 MLJ 593 bahwa pengujian Rogers harus digunakan di Singapura untuk menilai semua bentuk kelalaian medis.

20.4.13 Dalam beberapa situasi, penggugat memiliki pengetahuan yang tidak mencukupi mengenai apa yang terjadi untuk membuktikan kelalaian yang dilakukan oleh tergugat. Dalam situasi tersebut, tergugat jelas-jelas akan memilih untuk diam kecuali aturan biasa untuk membuktikan kelalaian diubah. Pengadilan akan mengubah aturan dan menyimpulkan adanya kelalaian jika penggugat dapat menunjukkan bahwa sebab sebenarnya dari insiden itu tidak diketahui, bahwa tergugat memiliki kendali atas agen/perantara gangguan, dan bahwa kerugian yang terkait umumnya tidak terjadi jika tidak ada kelalaian. Kadangkala dampak dari kesimpulan ini (kadang disebut dalam bahasa Latin res ipsa loquitur) adalah memindahkan pembuktian hukum pada tergugat. Tetapi, lebih sering lagi berakibat pada dipindahkannya penyerahan bukti. Hal ini membuat tergugat harus memberikan bukti dalam sanggahannya, dan jika tidak dilakukan maka penggugat akan memenangkan perkara: Awang b Dollah v Shun Shing Construction [1997] 3 SLR 677.

20.5.1 Sebab akibat berkaitan dengan hubungan fisik antara kelalaian tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Bahkan apabila terbukti bahwa tergugat melanggar duty of care terhadap penggugat dan penggugat mengalami kerugian, gugatan tidak akan berhasil kecuali terbukti bahwa kerugian berasal dari pelanggaran. Untuk analisa terperinci mengenai aturan sebab akibat yang diterapkan di Singapura, lihat putusan Pengadilan Banding dalam perkara Sunny Metal (Bagian 20.2.12 dan 20.3.13 di atas dan 20.5.2 di bawah ini).

20.5.2 Pengujian dasar untuk membuktikan sebab akibat adalah pengujian ‘kecuali-karena/but-for’, berdasarkan mana tergugat akan bertanggung jawab hanya apabila kerugian yang dialami penggugat tidak akan terjadi kecuali karena kelalaian yang dilakukannya - atau, dilihat dari sisi lain, tergugat tidak akan bertanggung jawab jika kerugian akan, atau dapat, terjadi bagaimanapun juga, terlepas dari kelalaian yang dilakukannya: perkara Yeo Peck Hock v Pai Lily [2001] 4 SLR 571. (Dalam perkara Sunny Metal (Bagian 20.2.12, 20.3.13 dan 20.5.1 di atas) Pengadilan Banding memutuskan bahwa pengujian but-for juga dapat digunakan untuk menentukan persoalan sebab akibat dalam kasus-kasus mengenai kontrak).

20.5.3 Pengujian ‘but-for’ berjalan baik dalam situasi sederhana yang dengan mudah dapat dibuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tergugat: lihat diktum dalam perkara F v Chan Tanny [2003] 4 SLR 231, tetapi pengujian ini terbukti tidak memadai dalam upaya membuktikan sebab akibat dalam situasi yang lebih rumit dimana sejumlah sebab yang sebenarnya maupun yang potensial terjadi secara berturut-turut ataupun bersamaan.

20.5.4 Apabila dua peristiwa tort terjadi berturut-turut tetapi tidak ada kerugian tambahan yang disebabkan oleh tort kedua, maka pelaku tort pertama yang bertanggung jawab. Apabila terdapat kerugian tambahan yang disebabkan oleh tort kedua, maka masing-masing pelaku tort bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya. Tanggung jawab pelaku tort pertama tetap sebesar apa yang diderita jika tort kedua tidak terjadi, meskipun jika manifestasi fisik dari tort kedua menghapus kerugian yang disebabkan oleh tort pertama: perkara Baker v Willoughby [1970] AC 467. Hal ini dilakukan agar penggugat tidak diberi ganti rugi di bawah yang seharusnya atau agar pelaku tort kedua tidak memberikan ganti rugi lebih dari kerugian yang disebabkan olehnya.

20.5.5 Akan tetapi, apabila suatu tort diikuti oleh peristiwa alam yang menghapus dampak fisik dari tort, maka tanggung jawab pelaku tort hilang pada saat kondisi luar biasa timbul dengan sendirinya: perkara Jobling v Associated Dairies [1982] AC 794. Jika tidak demikian, tergugat akan bertanggung jawab atas kerugian yang bagaimanapun juga akan terjadi secara alami karena ‘perubahan kehidupan.’

20.5.8 Apabila beberapa tergugat secara bersamaan membuat penggugat menghadapi resiko yang sama yang melibatkan agen/perantara gangguan yang sama, maka semuanya akan bertanggung jawab meskipun tidak mungkin untuk menentukan yang mana di antara mereka yang sebenarnya menyebabkan kerugian penggugat: perkara Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd [2003] 1 AC 32 (meskipun saat ini tanggung jawab tampaknya bersifat sendiri-sendiri dan bukan secara bersama-sama, kecuali pandangan ini diubah oleh undang-undang: perkara Barker v Corus UK Ltd [2006] 2 WLR 1027).

20.5.9 Persyaratan standar bahwa dalam gugatan perdata penggugat harus mempertahankan perkaranya berdasarkan keseimbangan probabilitas berlaku juga untuk gugatan-gugatan atas kehilangan peluang. Menurut hukum Inggris, apabila tidak ada peluang penuh bahwa sesuatu yang mungkin terjadi sebenarnya akan terjadi jika tidak terjadi kelalaian oleh tergugat, maka penggugat dapat dikalahkan meskipun yang ia upayakan untuk mendapat penggantian uang bukanlah untuk seluruh kerugiannya tetapi hanya peluang yang hilang yang dialaminya. Analisa ini telah digunakan terutama dalam kasus-kasus medis, dimana gugatan para penggugat yang peluang kesembuhannya dari penyakit atau cidera berkurang akibat kelalaian dokter tidak berhasil ketika mereka tidak dapat menunjukkan bahwa dengan pengobatan yang benar, peluang kesembuhan mereka akan melebihi 50%: perkara Gregg v Scott [2005] UKHL 2; [2005] 2 WLR 268. Akan tetapi, di beberapa negara bagian Australia, gugatan atas kehilangan peluang telah berhasil dalam kasus-kasus kelalaian medis: lihat misalnya, perkara Rufo v Hosking [2004] NSWCA 391.

20.5.10 Aturan bahwa penggugat biasanya tidak dapat memperoleh penggantian uang karena kehilangan peluang diubah dalam kasus-kasus dimana tergugat secara lalai menghalangi peluang penggugat untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menghindari resiko keuangan. Dalam kasus-kasus tersebut, ganti rugi dihitung bukan berdasarkan pada hasil yang akan diupayakan oleh penggugat, melainkan pada hilangnya peluang ekonomi yang dialaminya. Penggugat harus membuktikan berdasarkan keseimbangan probabilitas bahwa ia akan mengambil tindakan untuk memperoleh keuntungan tersebut atau menghindari resiko tersebut. Setelah hal ini dibuktikan, ia hanya perlu menunjukkan bahwa peluangnya yang hilang benar-benar ada atau bersifat substansial: perkara Asia Hotel Investments Ltd v Starwood Asia Pacific Management Pte Ltd & Anor [2005] 1 SLR 661 (yang, meskipun berupa kasus perjanjian, mengacu pada dan sebagian besar menyetujui, pengujian yang digunakan dalam putusan tort pada perkara Allied Maples Group Ltd v Simmons & Simmons [1995] 1 WLR 1002).

20.5.11 Kasus-kasus kelalaian medis baru-baru ini dari Australia dan Inggris menyiratkan pengakuan diam-diam atas pendekatan berbasis hak atas kerugian. Berdasarkan pendekatan ini, seorang penggugat yang tidak dapat membuktikan sebab akibat dengan menggunakan aturan tradisional bagaimanapun juga akan mendapat penggantian uang apabila ia dapat menunjukkan bahwa oleh karena tergugat tidak memberitahu resiko yang ada dalam pengobatan, maka tergugat telah menghalanginya untuk menggunakan hak memilih dokter yang lebih berpengalaman: perkara Chappel v Hart [1998] 195 CLR 232 atau mengubah tanggal pengobatan: perkara Chester v Afshar [2004] UKHL 41; [2004] 3 WLR 927.

20.5.13 Seorang tergugat yang secara lalai telah menyebabkan kerugian pada penggugat atau yang secara lalai telah membuat penggugat menghadapi resiko kerugian tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang kemudian dialami oleh penggugat akibat reaksi tidak wajar yang dilakukan oleh penggugat itu sendiri dalam menghadapi situasi yang disebabkan oleh tergugat: perkara McKew v Holland & Hannen & Cubitts (Scotland) Ltd [1969] 3 All ER 1621. Apabila ketidakwajaran reaksi penggugat tidak cukup untuk memutus rantai sebab akibat, maka tergugat akan tetap bertanggung jawab: perkara Andrea De Cruz (lihat Bagian 20.2.10 dan 20.3.18 di atas). Akan tetapi, apabila dimohonkan, pembelaan kontribusi kelalaian dapat berlaku guna mengurangi besarnya ganti rugi dalam situasi tersebut: perkara Sayers v Harlow DC [1958] 1 WLR 623.

20.5.15 Apabila tindakan penggugat adalah sesuatu yang berlawanan dari tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tergugat, maka tergugat akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari kelalaiannya biarpun tindakan penggugat secara obyektif dinilai tidak wajar. Bagaimanapun, besarnya ganti rugi dapat dikurangi dengan mempertimbangkan kontribusi kelalaian oleh penggugat: perkara Reeves v Metropolitan Police Commissioner [2000] 1 AC 360.

20.5.16 Tindakan baru yang ditimbulkan oleh pihak ketiga biasanya memutus rantai sebab akibat antara kelalaian tergugat dan kerugian penggugat. Akan tetapi, apabila tergugat memiliki kendali atas pihak ketiga, atau apabila pihak ketiga menghadapi dilema yang ditimbulkan oleh tergugat, rantai sebab akibat kemungkinan tidak akan terputus dan tergugat biasanya akan bertanggung jawab kepada penggugat atas kerugian yang diakibatkan olehnya: perkara Home Office v Dorset Yacht Co Ltd [1970] AC 1004.

20.5.17 Dalam situasi dimana tergugat tidak memiliki kendali khusus atas pihak ketiga, ia tidak akan bertanggung jawab hanya karena kelalaiannya telah membuat kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga menjadi dapat diduga sebelumnya. Tanggung jawab hanya akan dikenakan dalam suatu situasi dimana kelalaian yang dilakukan oleh tergugat membuatnya sangat mungkin bagi pihak ketiga untuk menyebabkan kerugian pada penggugat: perkara Lamb v Camden LBC [1981] QB 625.

20.6.1 Seperti halnya duty of care, aturan tentang jauhnya hubungan kerugian secara efektif membatasi jumlah gugatan atas kelalaian yang berhasil dikabulkan. (Pertimbangan mengenai perlunya untuk membatasi tanggung jawab yang mungkin tidak dapat ditentukan, lihat misalnya, perkara Ho Soo Fong v Standard Chartered Bank [2007] 2 SLR 181). Peran aturan tentang jauhnya hubungan adalah untuk menyaring situasi-situasi dimana – meskipun dengan asumsi bahwa duty, pelanggaran dan sebab akibat semuanya dapat dibuktikan secara memuaskan – sifat kerugian yang dialami dirasakan tidak adil untuk membuat tergugat bertanggung jawab.

20.6.2 Berdasarkan pendekatan yang lama mengenai jauhnya hubungan, tergugat bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari kelalaiannya, bagaimanapun tidak biasanya atau tidak dapat diperkirakannya kerugian tersebut. Akan tetapi, dalam perkara Wagon Mound [1961] AC 388, Privy Council menggantikan pengujian konsekuensi langsung dengan persyaratan bahwa, agar dapat memperoleh penggantian uang, kerugian harus merupakan jenis kerugian yang dapat diduga sebelumnya dalam segala situasi, dan pendekatan ini sekarang banyak digunakan: perkara Fong Maun Yee and Another v Yoong Weng Ho Robert [1997] 2 SLR 297.

20.6.3 Pengujian Wagon Mound umumnya diterima sebagai pengujian yang tidak terlalu mendukung penggugat dibandingkan dengan pengujian konsekuensi langsung. Untuk mengurangi keketatan aturan ini, pengadilan ketika memutuskan apakah kerugian merupakan jenis kerugian yang dapat diduga sebelumnya biasanya menggunakan pandangan yang relatif liberal, yang memutuskan bahwa tidak ada satupun cara ataupun lingkup kerugian yang relevan dengan penetapan. Meskipun beberapa pengadilan sesekali menggunakan pendekatan yang lebih ketat, putusan House of Lords dalam perkara Jolley v Sutton London Borough Council [2000] 1 WLR 1082, menyatakan bahwa pendekatan yang liberal adalah yang lebih dipilih.

20.6.4 Di dalam semua gugatan tort, tergugat harus mengambil korbannya ketika ia menemukannya. Berdasarkan aturan cangkang telur/egg-shell skull, yang biasanya berlaku untuk kasus kecelakaan pribadi (meskipun tampaknya mencakup kerusakan barang: perkara Loh Siew Keng v Seng Huat Construction Pte Ltd [1998] SGHC 197), konsep ini digunakan agar pengembalian uang dapat dilakukan bahkan untuk kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya. Aturan egg-shell skull berlaku untuk situasi dimana, karena kerentanan fisik penggugat terhadap penyakit atau cidera, ia menderita kerugian yang besar dan tidak dapat diduga sebelumnya yang mana dicetus oleh kerugian awal yang dapat diduga sebelumnya, yang disebabkan oleh kelalaian tergugat: perkara Smith v Leech Brain & Co Ltd [1962] 2 QB 405. Tergantung bagaimana orang memandangnya, aturan egg-shell skull dapat dilihat sebagai perpanjangan aturan biasa tentang jauhnya hubungan (mengingat besarnya kerugian biasanya tidak relevan juga), atau sebagai varian daripadanya (mengingat pengembalian uang biasanya tidak diperbolehkan untuk jenis kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya).

20.6.5 Apabila penggugat mempunyai ‘kepribadian cangkang telur’/‘egg-shell personality’ dan kerugian yang dikeluhkan lebih bersifat psikologis daripada fisik, maka tampaknya ia tidak perlu menunjukkan bahwa cidera pertama merupakan jenis cidera yang dapat diduga sebelumnya, sepanjang ada beberapa cidera yang dapat diduga sebelumnya dalam situasi tersebut: perkara Page v Smith (lihat Bagian 20.3.5 di atas).

20.7.3 Secara teori, pembelaan ilegalitas (juga dikenal ex turpi causa non oritur actio) meliputi tindakan ilegal dan amoral. Akan tetapi, oleh karena ilegalitas ini memberi pembelaan penuh kepada tergugat yang dirinya sendiri sebenarnya adalah pelaku kesalahan, pengadilan mengambil pendekatan yang hati-hati ketika memutuskan bahwa gugatan ditolak karena alasan ilegalitas. Kebanyakan kasus yang berhasil pembelaannya adalah kasus-kasus yang melibatkan perusahaan ilegal bersama, dan di Singapura ada kemungkinan bahwa pembelaan berlaku untuk kasus-kasus tersebut saja: perkara Ooi Han Sun v Bee Hua Meng [1991] 3 MLJ 220. Di Inggris, pengadilan memperbolehkan pembelaan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kesalahan diam-diam yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, tetapi hanya dalam situasi yang sangat luar biasa: lihat misalnya, perkara Clunis v Camden and Islington Health Authority [1998] QB 978.

20.7.5 Apabila penggugat baik secara tegas maupun tersirat menerima resiko gangguan yang terkait dengan tindakan tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikalahkan oleh pembelaan persetujuan (atau volenti non fit injuria). Akan tetapi, seperti halnya dengan ilegalitas, oleh karena persetujuan merupakan pembelaan penuh, maka pengadilan umumnya tidak ingin membiarkannya mengalahkan suatu gugatan: perkara Administrators of the Estate of Tan Ah Hock (deceased) v Low Beng Hai and another [1994] SGHC 88, dan dengan demikian pembelaan ini hanya berhasil dalam situasi yang ekstrim saja.

20.7.6 Agar pembelaan berhasil, harus diperlihatkan bahwa penggugat mengetahui dan memahami sepenuhnya resiko yang ada, bahwa ia secara bebas menyetujui untuk menanggung resiko itu, dan bahwa resiko yang ia setujui adalah resiko yang telah dimaterialisasi. Pembelaan ini tidak banyak berhasil dalam kasus-kasus yang melibatkan karyawan: perkara ICI v Shatwell [1965] AC 656, dan karena alasan kebijakan, pembelaan ini tidak berlaku untuk gugatan yang diajukan oleh para penyelamat.

20.7.7 Apabila persoalannya berkaitan dengan kecelakaan lalu linta, pembelaan persetujuan ini dilarang oleh undang-undang: lihat Undang-Undang tentang Kendaraan Bermotor (Resiko dan Ganti Rugi Pihak Ketiga)/Motor Vehicles (Third Party Risks and Compensation) Act (Cap.189 2000 Rev Ed). Pembelaan ini dapat digunakan dalam gugatan yang melibatkan jenis kendaraan lain (seperti pesawat ringan), tetapi hanya berhasil dalam kasus-kasus dimana resikonya besar dan tindakan penggugat sangat berani: perkara Morris v Murray [1991] 2 QB 6.

20.7.9 Dalam konteks bisnis, tergugat yang berupaya mengesampingkan tanggung jawab atas kelalaian dengan perjanjian secara tegas atau dengan pemberitahuan akan tunduk pada Undang-Undang tentang Ketentuan Kontrak Yang Tidak Wajar/Unfair Contract Terms Act (Cap 396, 1994 Rev Ed, yang merupakan pemberlakuan kembali UK Unfair Contract Terms Act 1977). Menurut pasal 2(1), adalah tidak mungkin untuk mengesampingkan tanggung jawab atas kematian atau kecelakaan pribadi yang disebabkan oleh kelalaian, sedangkan menurut pasal 2(2) rencana pengesampingan tanggung jawab atas kelalaian dalam situasi lainnya harus melewati pengujian kewajaran.

20.7.10 Secara historis, kontribusi kelalaian merupakan pembelaan penuh, tetapi menurut Undang-Undang tentang Kontribusi Kelalaian dan Kecelakaan Pribadi/Contributory Negligence and Personal Injuries Act (Cap 54, 2002 Rev Ed), seorang penggugat yang menderita kerugian sebagai akibat sebagian karena kesalahannya sendiri dan sebagian lagi karena kesalahan pihak atau pihak-pihak lainnya tidak lagi menderita kekalahan dalam gugatannya. Sebaliknya, kerugiannya akan dikurangi sehingga mencerminkan bagian tanggung jawab dirinya atas kerugian yang dideritanya.

20.7.11 Standard of care bersifat obyektif, sehingga seorang penggugat akan mengkontribusi kelalaian jika ia tidak dengan sewajarnya memperhatikan dirinya sendiri sesuai dengan standar orang-orang pada umumnya. Akan tetapi, dalam hal gugatan tort kelalaian, standard of care yang sesuai dan lebih rendah berlaku dalam beberapa situasi, dan tidak banyak berharap untuk menjaga dirinya sendiri apabila penggugatnya adalah anak-anak: perkara Gough v Thorne [1966] 1 WLR 1387 dan penggugatnya menghadapi situasi darurat: perkara Jones v Boyce (1816) 1 Stark 493. Apabila seorang penggugat tidak bertindak lalai sendiri, maka kerugiannya tidak akan dikurangi hanya karena pihak lain tidak memberikan perhatian secukupnya kepada dirinya.

20.7.12 Kelalaian oleh penggugat akan berakibat pada pengurangan kerugian hanya jika terkait secara kausal dengan kerugian yang telah dialaminya. Apabila kelalaian yang dilakukannya memberikan kontribusi pada kecelakaan itu sendiri (misalnya ia menyeberangi jalan tanpa menggunakan jalur penyeberangan jalan untuk pejalan kaki) maka kerugiannya dapat banyak dikurangi: perkara Ng Weng Cheong v Soh Oh Loo & Anor [1993] 2 SLR 336. Tetapi, apabila kelalaian yang dilakukannya memberikan kontribusi hanya sebanyak kerugiannya (misalnya ia sekedar lupa memakai sabuk pengaman atau helm) maka pengurangan kerugian biasanya kecil jumlahnya: perkara Froom v Butcher [1976] QB 286.

20.7.13 Dalam situasi dimana penggugat dan tergugat sama-sama bersalah, kerugian penggugat akan dikurangi setengah: perkara Administrators of the Estate of Tan Ah Hock (deceased) v Low Beng Hai and another [1994] SGHC 88. Hal ini juga terjadi dalam perkara yang terdiri lebih dari satu tergugat: perkara Fitzgerald v Lane [1988] 3 WLR 365. Dan umumnya (meskipun tidak secara universal) diterima bahwa dianggap ‘tidak ada dukungan secara logis’ apabila mengurangi kerugian sampai sebanyak 100% berdasarkan Contributory Negligence Act: lihat misalnya, putusan Pengadilan Banding dalam perkara Pitts v Hunt [1991] QB 24.